Otonomi Khusus Papua : Sudahkan Berimplikasi Terhadap Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat Papua?
15 Dec 2011 | Posted by: ALSA Indonesia | Categories: Journal


 oleh:

 Ahmad Mudhar Libbi,

ALSA LC Universitas Jember

Pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Papua ini dilatarbelakangi oleh faktor belum berhasilnya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih memprihatinkan. Malahan, sebagian diantara mereka masih hidup seperti di zaman batu. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap hak kesejahteraan rakyat Papua masih belum dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Pasal 1 angka 1 UU  No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Menarik untuk menjadi pertanyaan adalah sejauh mana implikasi UU a quo terhadap tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua pasca disahkannya UU ini?

Otonomi khusus untuk Papua yang bertujuan mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diyakini oleh sebagian besar masyarakat lebih mengedepankan unsur politis yang bersifat populis daripada upaya pemajuan Papua. Selain itu, otonomi khusus yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu Papua keluar dari kertinggalan ekonomi, memiliki banyak kelemahan dari segi implementasi.

Salah satu penyebab tidak berjalannya otonomi khusus Papua dengan maksimal adalah faktor Pemerintah Pusat yang tidak melakukan perubahan apapun terhadap pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001. Artinya, dalam hal ini keadaan di Papua cenderung stagnan, tidak ada perubahan dan jauh dari harapan pembentukan UU No. 21 Tahun 2001. Kemiskinan, kebodohan  dan diskriminasi masih terlihat dan terjadi di mana-mana.  Tanpa ada perbaikan implementasi, kemungkinan besar masih akan tetap terjadi inefisiensi dalam penggunaan dana otonomi khusus seperti mark up, penyelewengan dana, dsb sehingga tidak akan berdampak positif pada pengembangan infrastruktur di Papua yang seharusnya dapat menunjang bidang-bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll.

Selain itu, kesenjangan dalam pelaksanaan otonomi khusus yang berakar dari tingkat kepercayaan secara vertical antara negara dan masyarakat Papua telah mempengaruhi hubungan horizontal atau di antara masyarakat. Sebagai contoh, suatu komentar ketidakpercayaan yang dibuat oleh Kepala BIN (Badan Intelijen Nasional) yang menuduhkan penggunaan dana Otsus untuk mendukung separatis. Tuduhan seperti itu menyebabkan kegundahan sosial dan reaksi keras dari masyarakat Papua yang menuntut adanya bukti-bukti. Lebih lanjut lagi, tuduhan itu dianggap merusak stabilitas perdamaian di Papua. Oleh karena itu, perbaikan dalam pelaksanaan Otsus yang bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk asli Papua sangat didambakan.

Masyarakat Papua yang pada dasarnya merupakan masyarakat yang terpecah-pecah (terdiri atas pelbagai kelompok etnis) diperparah dengan perpecahan lainnya setelah otonomi khusus. Wacana perpecahan antara “O” (Otonomi Khusus) dan “M” (Merdeka atau terpisah dari Negara Indonesia) mempengaruhi tingkat kohesi sosial di kalangan masyarakat madani. Wacana seperti itu melabelkan perbedaan antara kelompok pro-status quo dan tertindas.

Kurangnya kepercayaan yang menciptakan rendahnya tingkat keamanan manusia dan modal sosial, menghambat pelaksanaan otonomi khusus di Papua.  United Nations Development Programme (UNDP) telah mengidentifikasi sembilan dimensi keamanan manusia yang mencerminkan daftar penyebab ketidakamanan manusia (human insecurity) dan agenda pembangunan manusia: 1) keamanan ekonomi, 2) keamanan keuangan, 3) keamanan pangan, 4) keamanan kesehatan, 5) keamanan lingkungan, 6) keamanan pribadi, 7) keamanan gender, 8) keamanan masyarakat dan 9) kemanan politis. Menurut UNDP, penguatan keamanan manusia memerlukan perhatian atas setiap dimensi di atas. Di sisi lain, modal sosial secara sederhana diartikan sebagai serangkaian nilai-nilai informal yang diintisarikan dari norma-norma yang dimiliki anggota kelompok tertentu yang membuat mereka dapat bekerja sama antara satu dengan lainnya.

Menurut Barnabas (mantan Gubernur Papua) dalam surat kabar harian Suara Pembaruan (8 september 2003), permasalahan yang seringkali dihadapi dalam penerapan UU No. 21 Tahun 2001, adalah masalah ketidaksamaan dalam pemahaman dan persepsi tentang Otonomi Khusus di Papua. Sejak awal telah terbentuk persepsi, pemahaman dan pengertian yang berbeda-beda tentang otonomi khusus di kalangan masyarakat Papua itu sendiri. Bertolak dari pemahaman dan persepsi yang berbeda-beda, respons yang diberikan oleh masyarakat Papua juga berbeda-beda. Ada sebagian yang memberikan respons yang positif, ada pula yang memberikan respons yang negatif dan ada yang bersikap netral. Mereka yang memberikan respons secara positif, melihat status otonomi khusus sebagai suatu jalan keluar yang bersifat win-win solution yang dapat mencegah konflik bahkan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Ada pula sebagian masyarakat yang secara tegas menolak status otonomi khusus karena yang mereka inginkan adalah kemerdekaan penuh dalam arti lepas dari NKRI.

Hal lain seperti dikemukakan di atas, bahwa yang lebih ironis lagi adalah pemahaman/persepsi yang berbeda-beda, bahkan negatif tentang otonomi khusus di Papua, juga terjadi di kalangan pejabat Pemerintah dan anggota-anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Padahal mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan tentang otonomi khusus secara benar, jelas dan tegas. Hal seperti itu akan sangat menghambat upaya sosialisasi tentang otonomi khusus ke tengah-tengah masyarakat Papua.

Masalah saling tidak percaya (distrust) merupakan salah satu penyebab yang krusial dalam pemahaman masyarakat akan UU Otonomi khusus bagi Papua tersebut. Segala penderitaan yang dialami oleh masyarakat Papua, pelanggaran HAM, pembunuhan, penindasan, intimidasi, ketidakadilan, dan diskriminasi telah membawa sebagian masyarakat Papua kepada suatu kekecewaan yang sangat dalam. Kekecewaan demi kekecewaan telah membawa mereka untuk tidak percaya lagi kepada NKRI. Mereka tidak percaya bahwa masih ada ruang bagi perbaikan dan karena itu mereka memilih alternatif untuk berpisah dari NKRI.

Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan konflik mendasar yang terjadi di Papua selama ini bukan hanya masalah upaya untuk merdeka saja. Menurutnya, persoalan tersebut lebih bersumber mulai dari marjinalisasi hingga kegagalan politik Papua. “Persoalan mendasar terdiri dari empat hal yaitu marjinalisasi dan diskrimasi, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kegagalan politik Papua,” ungkap Adriana dalam diskusi Polemik Sindo Radio bertema Papua Konflik Tak Kunjung Usai, Sabtu (29/10).

Terlepas dari semua isu-isu yang muncul mengenai pelaksanaan otonomi khusus Papua yang belum sesuai rencana, ini menandakan bahwa pemberian otonomi khusus bagi Papua bagaikan buah simalakama, artinya hanya melahirkan sebuah perpecahan masyarakat yang akhirnya mereka pun tetap dengan kondisi sosial yang buruk. Pendidikan tidak membawa perubahan pada sifat dan mental hidup, sumber daya alam yang melimpah tidak membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Papua.

 

Daftar Pustaka          :

 

Soetandyo Wignosubroto, dkk. 2005. Pasang Surut Otonomi Daerah. Jakarta: Institute for Local Development.

 

Sugandi, Yulia. 2008. Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).

 

Syafriani, Dzulfian. 2011. Analisis Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Available at: http://m.kompasiana.com/post/manajemen/2011/06/04/analisis/-penerapan-kebijakan-otonomi-khusus-di-provinsi-papua-dan-papua-barat/. diakses: 9 Oktober 2011.

 

 

 

Related posts:

  1. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia
  2. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) terhadap Pasal 33 UUD 1945
  3. Menguras Lautan Kesadaran
  4. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional
  5. Putusan MA Terhadap Prita Preseden Buruk Perlindungan Pada Pasien RS

facebook comments:

No comments yet

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

/

Hit Counter by http://yizhantech.com/