Hukum Administrasi Negara: Konsep Negara Hukum dan Konsep Negara Hukum di Indonesia
22 Oct 2012 | Posted by: ALSA Indonesia | Categories: Journal

Oleh :

Robby Wirawan ATP

ALSA Local Chapter Universitas Jendral Soedirman

BAB I

PENDAHULUAN

a.     latar Belakang

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum[1]. Selain itu Pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri[2] dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual[3]. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang semenjak 1800 s.M[4]. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum[5].

 

b.     rumusan masalah

  1. apa itu Negara hukum?
  2. Ada berapa konsep Negara hukum?
  3. Apa tujuan Negara hukum itu?
  4. Konsep Negara hukum apakah yang dipakai oleh Indonesia?

 

 BAB II

PEMBAHASAN

Landasan teori

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara Hukum dikembangkan oleh para filusuf besar Yunani Kuno seperti Plato[6] (429-347 s.M) dan Aristoteles[7] (384-322 s.M). Dalam bukunya Politikos yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum[8].
Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadsi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322 s.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja[9].

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang Negara Hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten dalam bukunya Verzamel Geschriften, deel I, tahun 1949, hlm. 383, dalam pembicaraan Over den Rechtsstaat, istilah Negara Hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi gagasan tentang Negara Hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai Bill of Right 1689 (Great Britain), yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan penganti raja di Inggris[10].

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan rechtstaats atau the rule of law. Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang rechtstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja[11]. Paham rechtstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl[12]. Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution. Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common law system[13]. Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan nachtwachkerstaats atau nachtwachterstaats[14].

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum (Over den Rechtsstaats, 1935, lihat Verzamelde Gessriften deel I, hlm.382-394). Paul Scholten menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “er is recht tegenover den staat”, artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :
1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak diluar wewenang negara;
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.
Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; er is scheiding van machten, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan[17]. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya [18]:
1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
4. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit);
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Dalam bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (three meaning) dari the rule of law : pertama, supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, preogratif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah; kedua persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi Crown dan pejabat-pejabatnya[19]

Pembahasan masalah

1.     Apa itu Negara Hukum?

 Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya ; Staat and Rechtslehre II, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum sebagai berikut : Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya[15].

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtstaats dalam arti klasik, yaitu[16] :
1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

 

SejarahLahirnya Prinsip Negara Hukum bersamaan dengan lahirnya Demokrasi

a. LiberaleDemocratischeRechtsstaat

b. SocialeDemocratischeRechtsstaat

Unsur Negara Hukum

1. Asas Legalitas

  • Sebagai Landasan Bertindak Bagi Penguasa: Setiap Tindakan Penguasa Harus Didasarkan Kepada Hukum (Konstitusi) : Supremasi Hukum (Konstitusi)
  • Sebagai Sarana Menguji (Mengukur) Keabsahan(Konstitusionalitas) Tindakan Penguasa; Kekuasaan Yang Satu Dibatasi Oleh Kekuasaan Yang Lain (Power Limits Power)

2. Pembagian Kekuasaan

  • Kekuasaan didalam negara hukum harus didistribusikan (tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga secara absolut)
  • Harus ada Check and Balance antar Kekuasaan

3. Perlindungan Hak Dasar (Fundamental Rechten–Fundamental Rights)

  • Konstitusi harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi rakyat oleh penguasa, termasuk menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak bertentangan dengan hak-hak dalam konstitusi
  • Jaminan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi

4. Tanggung Jawab Kekuasaan

  • Dalam sebuah Negara hukum setiap kekuasaan harus dapat dipertanggung-jawabkan
  • Tanggung Jawab Moral, Politik, dan Hukum

 

 2.     Konsep Negara Hukum

  • Nomokrasi Islam
  • Rechtstaat
  • Rule of Law
  • Socialist Legality
  • Negara Hukum Pancasila

1.Konsep Nomokrasi Islam

Ciri-Ciri

  • Bersumber dari Al Qur’an, Sunnah& Ra’yunomokrasi, bukan teokrasi-persaudaraan dan humanism teosentrik-kebebasan dalam arti positif

Unsur-unsur utama:

(1)Kekuasaan sebagai amanah

(2)Musyawarah

(3)Keadilan

(4) Persamaan

(5) Pengakuan dan Perlindungan HAM

(6) Peradilan Bebas

(7) Perdamaian

(8) Kesejahteraan dan

(9) Ketaatan Rakyat

2. Konsep Rechstaat

Ciri-ciri:

  • Bersumber dari rasio manusia-liberalistik/individualistik-humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia)-pemisahan antara agama dan negara secara mutlak-ateisme dimungkinkan

Unsur-unsur utama:

-Menurut Stahl

  • Pengakuan atau Perlindungan HAM
  • TriasPolitika
  • WetmatigeBestuur
  • PeradilanAdministrasi

-Menurut Scheltema

  • KepastianHukum
  • Persamaan
  • Demokrasi
  • Pemerintahan yang Melayani Kepentingan Umum

3. Konsep Rule of Law

Ciri-ciri:

  • Bersumber dari rasio manusia-liberalitik/individualistik-antroposentrik, pemisahan antara agama dan Negara secara rigid (mutlak)-freedom of religion dalam artipositif dan negatif, ateisme dimungkinkan

 

Unsur-unsur utama:

(1)SupremasiHukum

(2)Equality Before the Law

(3)Individual Rights

(tak bergantung pada peradilan administrasi)

4. Konsep Socialist Legality

Ciri-ciri:

  • Bersumber dari rasio manusia-komunis-ateis, totaliter-kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propaganda anti agama

Unsur-unsur utama:

(1) Perwujudan sosialisme

(2) Hukum adalah alat dibawah sosialisme

(3) Penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perorangan

5. Konsep Negara Pancasila

Ciri-ciri:

  • Hubungan yang erat antara agama dan negara-bertumpu pada KetuhananYang Maha Esa-kebebasan agama dalam arti positif-ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang-asas kekeluargaan dan kerukunan

Unsur-unsur utama:

(1) Pancasila

(2) MPR

(3 )Sistem Konstitusi

(4) Persamaan dan

(5 )Peradilan Bebas

3.     Apa tujuan Negara Hukum?

 Tujuan Negara Hukum ialah Meniadakan Absolutisme Kekuasaan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

4.     Konsep Negara Hukum apakah yang dipakai di Indonesia?

Indonesia memakai konsep Negara Hukum Pancasila tercantum dalam Pasal1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 : Negara hukum Indonesia yang juga sekaligus sebagai negara demokrasi

 

BAB III

KESIMPULAN

 

 

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum.

 

Unsur Negara Hukum ada 4, yaitu:

  1. Asas Legalitas
  2. Pembagian Kekuasaan
  3. Perlindungan Hak-hak dasar (Fundamental Rechten–Fundamental Rights)
  4. Tanggung Jawab Kekuasaan

 

Konsep Negara Hukum ada 5 yaitu:

  1. Nomokrasi Islam
  2. Rechtstaat
  3. Rule of Law
  4. Socialist Legality
  5. Negara Hukum Pancasila

 

Tujuan dari Negara Hukum ialah Meniadakan Absolutisme Kekuasaan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila tercantum dalam Pasal1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 : Negara hukum Indonesia yang juga sekaligus sebagai negara demokrasi

 

 

 

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

 

[1] S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997, hlm. 9.
[2] Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.25.
[3] A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, 2004, hlm. 48.
[4] Lihat J.J. von Schmid, Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 7.
[5] Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.11.
[6] Plato (429-347 s.M) adalah murid Socrates (469-399 s.M), ia dilahirkan pada tanggal 29 Mei 429 s.M di Athena. Plato banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Politik dan Hukum. Diantar karyanya yang termasyur adalah Politea (tentang negara), Politicos (tentang Ahli Negara) dan Nomoi (tentang UU).
[7] Aristoteles (384-322 s.M) berasal dari Stageira. Ia adalah murid Plato (429-347 s.M). Aristoteles banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Logika, Polik, dan Hukum. Karyanya yang termasur dalam bidang Filsafat Hukum adalah Ethica dan Politica.
[8] Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.36-37.
[9] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.
[10] Terpetik dalam O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 21.
[11] Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30. bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.
[12] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.
[13] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 72.
[14] M. Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm. 73-74.
[15] O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 24.
[16] Miriam Budiarjo, Op,cit., hlm. 57-58.
[17] O. Notohamidjojo, Op.cit., hlm. 25.
[18] A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hlm.312.
[19] A.V. Dicey, Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin’s Street, London, 1952, hlm. 202-203.

Related posts:

  1. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia
  2. PERKEMBANGAN KONSTITUSI DAN NILAI KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  3. INDONESIA DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
  4. Pertanggungjawaban Melawan Hukum Badan Usaha Minyak dan Gas Terhadap Lingkungan
  5. GERAKAN SEPARATIS SEBAGAI BENTUK PERBUATAN MAKAR YANG MENGANCAM KEUTUHAN NEGARA

facebook comments:

2 Responses to "Hukum Administrasi Negara: Konsep Negara Hukum dan Konsep Negara Hukum di Indonesia"

  1. June 3, 2013

    terima kasih atas artikel yang bermanfaatnya, saya bisa jadikan referensi untuk bahan final saya :)

  2. Fakultas Hukum UII Yogyakarta
    December 17, 2013

    good article

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

/

Hit Counter by http://yizhantech.com/