Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
18 Feb 2013 | Posted by: ALSA Indonesia | Categories: Journal

Oleh :

Karen Evieta Putri

ALSA Local Chapter Universitas Sam Ratulangi

Arti Penting Desentralisasi

Ketika suatu bangsa memproklamasikan berdirinya suatu Negara, langkah yang dilakukan kemudian adalah membentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Pemerintah yang dibentuk ini merupakan personifikasi dari Negara, yang agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak disalahgunakan disusunlah rambu-rambu dalam bentuk undang-undang dasar Negara. Undang-undang ini mengatur bentuk Negara, system pemerintahan Negara, kelembagaan Negara, hubungan Negara dengan warga masyarakat/penduduk dan sebagainya.

Bagi Indonesia, bentuk Negara yang telah disepakati adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam rangka pembagian kekuasaan Negara ( secara vertical ) dibentuk daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemrintahab yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian terhadapat Pemerintah Pusat disatu sisi, dan Pemerintah Daerah disisi lain yang hubungan keduanya dibingkai dalam system Negara kesatuan. Pemerintah Pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah perlu melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi, yang bentuk dan kadarnya tampak dari ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang mengaturnya.

Secara teoritik, kemampuan Pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahannya secara hirarkis. Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undang untuk perencanaan ,pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah administrasi Negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan/swasta.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Alasan-alasan ini didasarkan pada kondisi ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai system pemerintahan yang dianut Negara. Mengenai alasan-alasan ini Joseph Riwu Kaho menyatakan sebagai berikut :

  1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya menimbulkan tirani.
  2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik untuk ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
  3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah ( desentralisasi ) adalah semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
  4. Dari sudut cultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya dapat ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
  5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerinthan Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Berbagai alasan ini mendorong para politisi dan ahli pemerintahan untuk terusberupaya mencari bentuk yang pas dari desentralisasi dan otonomi daerah untuk dituangkan kedalam Undang-undang. Meskipun demikian, para politisi dan pakar tersebut sepakat bahwa penerapan desentralisasi, apapun bentuknya, tetap memiliki keuntungan-keuntungan tertentu. Sedangkan evaluasi ditinjau dari segi-segi kelemahan yang mungkin timbul dari pelaksanaannya. Beberapa keuntungan atau manfaat dari kebijakan desentralisasi antara lain adalah : efisiensi, partisipasi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para pakar-pakar menyimpulkan bahwa melalui desentralisasi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

a. Efisiensi

Melalui pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah tidak mesti selalu terlibat langsung sebagaimana didalam tugas-tugas yang terlalu sentralistik. Penghematan pembiayaan akan dapat dilakukan bilamana pemerintah pusat tidak mesti selalu melaksanakan tugas di daerah. Akan tetapi, efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan ini pun hanya dapat tercapai apabila telah diperoleh konsep-konsep strategis, baik dipusat maupun didaerah terutama yang menyangkut hal-hal yang tidak terlalu dominan dalam pemerintahan dan pembangunan.

b. Efektivitas

Dengan desentralisasi, ujung tpmbak pemerintahan yaitu aparat-aparat didaerah akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah serta mencarikan jawaban bagi pemecahannya. Hal ini tentu harus dibarengi dengan penerapan manajemen partisipasi, yaitu selalu melibatkan aparat tersebut dalam pemecahan masalah.

2. Memungkinkan melakukan inovasi.

Dengan diberikannya kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari terutama dari sisi ekonomis serta pemciptaam metode pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sebagai pembayar pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

3. Meningkatkan motivasi moral, komitmen dan produktivitas.

Melalui desentralisasi, aparat pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan kesadaran moral untuk memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, kemudian akan timbul suatu komitmen dalam diri mereka bagaimana melaksanakan urusan-urusan yang telah dipercayakan kepada mereka, serta bagaimana menunjukan hasil-hasil pelaksanaan urusan melalui tingkat produktivitas yang mereka miliki.

Dalam batasan teoritik itu, dalam pembagian kekuasaan Negara ini, pemerintah harus menetapkan pilihan kebijakan terhadap bentuk desentralisasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, untuk dapat dituangkan didalam undang-undang. Dengan demikian, pilihan kebijakan sangat tergantung dari konfigurasi politik saat undang-undang disusun, dan kepentingan politik yang menyertainya. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan terhadap substansi undang-undang tentang pemerintah daerah.

Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkanya undang-undang ini merupakan resultante dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahab kolonialisme, undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalam undang-undangan ini ditetapkan 3 jenis otonom, yaitu Karasidenan, Kabupaten dan Kota. Pada periode berlakunya undang-undang ini, otonomi daerah diberikan kepada daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan pangkal dan sangat terbatas. Sehingga dalam waktu kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyerahan urusan ( desentralisasi ) kepada daerah. Undang-undang ini berumur kurang lebih 3 tahun karena diganti dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan Daerah yang demokratis. Didalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis otonom daerah, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa serta 3 tingkatan daerah otonom yaitu, provinsi, kabupaten dan desa. Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, peneterahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan undang-undang tentang pembentukan daerah, telah dirinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah.

Sebanyak 33 peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang diterbitkan dalam periode ini meliputi 7 bidang urusan, baik kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Undang-undang pembentukan Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II, memberlakukan secara mutadis ketentuan-ketentuan yang menyangkut penyerahan urusan tersebut kepada Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia menitik beratkan pengaturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya. Pelaksanaan otonomi daerah semakin mendapat perhatian pemerintah sebagai konsekuensi logis dari ketentuan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, dimana pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi disamping dekonsentrasi. Berkenaan dengan itu, pada masa berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 terdapat kurang lebih 10 peratutan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang diterbitkan sebelumnya. Berbeda dengan peraturan pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah Tingkat I berlaku untuk seluruh Indonesia.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, menganut system otonomi yang seluas-luasnya seperti undang-undang yang digantikannya. Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, dengan ketentuan bahwa pernyataan tidak berlakunya Undang-undang ini pada saat ditetapkannya Undang-undang yang menggantikannya. Dengan adanya pernyataan undang-undang Nomor 6 Tahun 1969. Berbagai ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tidak dapat dilaksanakan. Prinsip otonomi yang dianut adalah otonomi yang seluas-luasnya. Tetapi justru pada periode berlakunya Undang-undang Nomor 18 Taun 1965 ini tidak ada peraturan pemeritah yang diterbitkan dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah, diundangkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Penggantian ini berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXI/MPRS/1966, yang menyatakan bahwa pemerintah dan DPR gotong royong ditugaskan untuk meninjau kembali UU No.18 Tahuan 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Realisasi ketetapan MPRS baru bias diwujudkan Sembilan 9 tahun kemudian dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini mengatut tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat didaerah. Kekeliruan yang lebih mengutamakan desentralisasi pernah diperbaiki, dengan memberikan pengakuan terhadap pentingnya asa dokonsentrasi. Undang-undang ini berumur paling panjan yaitu 25 tahunm dan kemudian digantikan dengan undang-undang Nomor 22 Tahin 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu, ketika Pak Harto lengser dan semua pihak berkehendak untuk melakukan reformasi disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu, sidang istimewa MPR Tahun 1998 yang lalu menetapkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan srta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam ketetapan MPR itu juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah tersebut kemudian diatur dalam Undang-undang, yang kemudian menjadi Landasan hukum diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah

Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi menurut PASAL 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004, diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hoogerwerf  (1978), Desentralisasi adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu.

Soejito (1990) menjelaskan bahwa desentralisasi sebagai suatu sistem dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi , dimana sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Hubungan desentralisasi dan good governance

Desentralisasi atau pendesentralisasian governance merujuk pada suatu upaya restrukturisasi atau reorganisasi dari kewenangan yang yang menciptakan tanggung jawab bersama diantara lembaga-lembaga di dalam governance baik di tingkat pusat, regional maupun lokal sesuai dengan prinsip saling menunjang yang diharapkan pada akhirnya adalah suatu kualitas dan efektifitas keseluruhan dari sistem governance tersebut termasuk peningkatan kewenangan dan kemampuan dari governance di tingkat lokal (UNDP, 1997).

Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sistem politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus pula disertai oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi. Hal ini sangatlah dimungkinkan karena karena lokus pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan  masyarakat.

Melalui proses ini maka desentralisasi diharapkan akan mampu meningkatkan penegakan hukum; meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dan sekaligus meningkatkan daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa pengalaman empirik memang telah membuktikan bahwa desentralisasi tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya good governance. Keberhasilan beberapa pemerintah daerah dalam membangun kinerja pelayanan publiknya hingga saat ini masih bisa dihitung dengan jari. Namun demikian pilihan untuk kembali ke arah sentralisasi tentunya bukanlah pilihan yang bijaksana dan hanya akan bersifat kontraproduktif belaka. Pilihan pada desentralisasi sesungguhnya haruslah disikapi dengan penuh optimisme dan menjadikannya sebagai sebuah tantangan. Caranya adalah melalui kampanye yang terus menerus akan pentingnya implementasi good governance di level pemerintahan daerah.

Tentu saja perwujudan desentralisasi yang nyata dan bertanggung jawab serta keberhasilan good governance di daerah bukanlah suatu hal yang instan semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan komitmen yang kuat, proses pembelajaran yang terus menerus serta kesabaran kolektif dari segenap pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah

DAFTAR PUSTAKA

Josef Riwu Kaho, Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 1991

Rasyid, Muhammad Ryaas. Kajian awal birokrasi Pemerintahan dan politik orde baru, Yarsif Watampone, Jakarta 1998

Maskun Sumitro. Perkembangan otonomi daerah Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1997

Koswara, Paradigma Baru Otonomi daerah yang berorientasi, Bandung, Pustaka setia 2000

Yudoyono, Bambang. Desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur pemda dan anggota DPRD. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 2002

Related posts:

  1. PERKEMBANGAN KONSTITUSI DAN NILAI KONSTITUSI DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  2. Kampung Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Suatu Konsep Baru dalam Pemberantasan Korupsi)
  3. Otonomi Khusus Papua : Sudahkan Berimplikasi Terhadap Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat Papua?
  4. Pembenaran Peradilan In-absensia dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Korupsi
  5. Hukum Administrasi Negara: Konsep Negara Hukum dan Konsep Negara Hukum di Indonesia

facebook comments:

No comments yet

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

/

Hit Counter by http://yizhantech.com/